Kabupaten Tangerang – Jelang Pilkada Kabupaten Tangerang, Ketua Umum LSM Geram Banten Indonesia Alamsyah MK mengkritik kinerja Pemkab Kabupaten Tangerang khususnya Disnaker Kabupaten Tangerang lantaran mengingat banyaknya masyarakat yang masih menjadi pengangguran.
Bersama Tim Public Opinion Makers yang beranggotakan media, ormas, akademisi dan tim independent, Ketua Umum LSM Geram Banten Indonesia itu telah membentuk tim survei yang telah berjalan sejak bulan Juli 2021.
Tim Survei ini tidak hanya mencatat persoalan popularitas dan elektabilitas, tetapi juga kapasitas yang selama ini menonjol ke arah populisme. Ini penting untuk mencari Pemimpin Kabupaten Tangerang yang memiliki kapasitas.
“Jujur ini adalah sebuah kegagalan bagi Pemkab Tangerang khususnya Disnaker Kabupaten Tangerang yang tidak mampu menjalin kerja sama yang baik dengan perusahaan-perusahaan diwilayahnya,” kata Alamsyah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/2/2023).
Padahal, menurutnya Kabupaten Tangerang yang dikenal dengan julukan Kota Seribu Industri ini namun faktanya belum mampu mengangkat kesenjangan sosial bagi masyarakatnya.
“Ini menjadi suatu catatan penting untuk mencari pemimpin di Kabupaten Tangerang yang memiliki kapasitas, sebab selama ini kita hanya terjebak pada populisme (pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan rakyat), hingga tak mampu mengatasi segala bentuk persoalan wilayah,” sebut Alamsyah.
Ia menuturkan persoalan kapasitas adalah suatu yang penting bagi sosok seorang calon pemimpin Kabupaten Tangerang kedepan. Sayangnya, kata dia, latihan kepemimpinan dan Political Recruitment yang menjadi dasar untuk menjadi Kepala Daerah kemudian berubah menjadi anomali yang artinya bahwa akhirnya para elite-elite tersebut berebut ingin menjadi kepala daerah dengan harapan nantinya dapat ditarik ke pusat.
Untuk itu Tim Public Opinion Makers memberikan semacam pendidikan berpolitik serta memberikan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, bukan malah sebaliknya.
“Tugas mereka adalah melakukan Sosial Engineering atau Rekayasa Sosial agar masyarakat Kabupaten Tangerang ini lebih baik lagi,” tuturnya.
Sebagai contoh, masyarakat Kabupaten Tangerang kedepan menginginkan sosok figur seorang pemimpin yang benar-benar mengerti dan paham tentang Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 29 kecamatan, tidak hanya di beberapa kecamatan saja yang mengalami perubahan.
Bola panas problematika, lanjut dia pembangunan harus segera diatasi, seperti, hilangnya sejumlah saluran air dampak dari pembangunan yang seolah-olah dibiarkan, sehingga ketika hujan turun menyebabkan banjir.
Kedepan, pihaknya berharap ada demokratisasi dalam kepemimpinan daerah di Kabupaten Tangerang. Ia juga meminta jangan sampai kepala daerah dipenuhi dengan dinasti politik atau oligarki. Karena kepala daerah adalah sumber kepemimpinan di tingkat pusat.
Selain itu, ada tiga aspek yang harus dipenuhi oleh kandidat calon bupati dan wakilnya, yakni karakter atau integritas, visi misi, dan rekam jejak.
“Keberhasilan seseorang bukan karena popularitasnya tetapi harus mempunyai tiga hal utama tersebut. Ada Paradoks dalam Demokrasi yang menganut ‘Adagium One Man One Vote’ artinya siapapun orang bisa dipilih meskipun orang itu tidak memiliki kapasitas. Kemudian, meskipun demokrasi berdasarkan, Political Equality tetapi oligarki tetap berperan,” tegasnya.
“Jujur ini yang saya takutkan terjadi pada Pilkada Kabupaten Tangerang yang akan datang. Dua hal itu yakin akan muncul kembali. Politik oligarki yang membajak demokrasi kemudian tanpa memperhatikan kapasitas,” papar Alamsyah
Alamsyah menyimpulkan bahwa sifat dan tujuan dari Pilkada Kabupaten Tangerang itu adalah terjadinya sirkulasi elite penguasa.
“Namun, ditakutkan jika ternyata sirkulasi itu tidak terjadi. Sehingga meskipun wajahnya berganti, namun ternyata di balik itu adalah orang lama yang mengendalikan dan menginginkan hal-hal yang bersifat baik,” katanya.
