Jakarta – Bank Dunia memberikan peringatan terkait soal program makan siang dan susu gratis yang dijanjikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, menekankan pentingnya Indonesia tetap mematuhi aturan defisit fiskal.

“Kami masih menantikan (rincian program makan siang dan susu gratis). Untuk Indonesia, pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Satu, Rabu (28/2).

Ia menegaskan perlunya pemerintah menetapkan dengan jelas bentuk dan sasaran program tersebut, serta merencanakannya secara matang, terutama dalam aspek anggaran.

”SPACEIKLAN”

“Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” tandasnya.

Program tersebut telah dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa sekitar 70,5 juta orang kemungkinan menjadi penerima program tersebut. Alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima, dengan perkiraan jatah makan siang gratis sebesar Rp15 ribu per anak.

Presiden Jokowi membantah pembahasan spesifik mengenai program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran dalam rapat kabinet.

“Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025,” ucap Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur.

“Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan (program makan siang),” tegasnya.

Namun, isu tersebut telah memicu perluasan defisit APBN 2025 dari 2,29 persen menjadi 2,45 persen-2,8 persen.